Diduga Kades Budi Aji Mengijinkan Perangkat Desa Merangkap Jabatan, Langgar UU Desa no 6 Tahun 2014

Mesuji Tempo // Mesuji (Lampung)
Perangkat Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten diduga kuat rangkap jabatan terikat sumpah atas pelantikan bila mengacu pada Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 jelas yang bersangkutan diduga melanggar menurut keterangan warga telah di lantik beberapa waktu lalu dan sekarang yang bersangkutan jarang aktif, Jumat (20/01/23).

Diduga Melisa berkerja sebagai kasi Pemerintahan Desa Budi Aji yang berperan aktif sebagai perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

Hal ini tentu melawan sejumlah aturan lain .jika ini tidak di hentikan maka tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan terulang kembali pada perangkat Desa Lain yang saat ini sedang dalam perbincangan masyarakat pada umumnya.

Terpisah BD salah satu warga Budi Aji menyayangkan kurang nya profesionalitas perangkat desa terbut,yang memaksan diri untuk tetap menjabat di dua intansi pemerintah.

BD mengatakan bukan itu saja tugas-tugas Kasi Pemerintahan Desa? Kepala seksi (Kasi) Selain tugas tersebut, Kasi Pemerintahan juga bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidangnya.

Ia menyampaikan Sesuai UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, jelas di sebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa di larang merangkap jabatan termasuk jabatan lain yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Agar tidak terjadi gejolak ia meminta untuk mengevaluasi kembali Pekerjaan M yang diduga rangkap Jabatan, serta meminta pihak Kepala Desa Naryo agar berkoordinasi dengan Dinas PMD, Camat Simpang Pematang untuk profesional berkerja sehingga benar benar di anggap fair untuk masyarakat Desa Budi Aji,” Harap BD.

Ditempat terpisah Wagiman putra warga desa Budi Aji menegaskan Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Jelas Dalam hal kedudukannya pada PTPKD selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Ia pun mempunyai tugas penting wajib dilaksanakan

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

3.Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

4.Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

5.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

6.Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan selain tugas-tugasnya Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan manajemen tata Praja Pemerintahan;

2. Menyusun rancangan regulasi di desa;

3. Pembinaan masalah pertanahan;

4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;

6. Pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;

7. Penataan dan pengelolaan wilayah;

8. Pendataan, penyusunan, dan pendayagunaan Profil Desa; dan

9. Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa jadi bila jabatan rangkap apakah yang bersangkutan mampu berkerja dengan benar,” tutupnya. (Team)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *