Oknum Konsultan Pengawas Proyek PT TCP Diduga Langgar UU Pers

Mesuji Tempo // Tulang Bawang-LampungĀ 

Terkait peristiwa Oknum Konsultan Pengawas proyek yang di kerjakan Oleh PT. TCP. mengancam awak media sedang konfirmasi soal teknis proyek perawatan jabatan jalan Terbanggi Bujung Tenuk menggala kini sedang Viral.

 

” Menurut Sofiyan Daulan mantan Anggota biasa PWI Konsultan seharusnya meberikan informasi yang jelas ketika wartwan sedang mencari informasi, bukan malah mendapatkan ancaman yang di lakukan oleh Oknum Konsultan terhadap wartwan, ini menjadi pertanyaan, solah-olah ada yang di tutup didalam pekerjaan proyek tersebut, cetus Sofyan Daulan kepada awak media .

 

Masih lanjut Sofyan Daulan. Karna dari hasil pengawasan Konsultan dilapangan itulah, bisa menghasilkan kerjaan yang bagus, dan bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang, kok ini Konsultan malah memberikan stetmen kepada media lain, ini malah membuat permasalahan baru menurut saya, karna secara tidak langsung Konsultan itu sudah mengadu domba sesama media, ini tidak dibenarkan dalam dunia Perrs,” Beber Anggota muda PWI. Melalui via Phonsel.

 

 

Sehingga membuat berbagai organisasi yang ikut angkat bicara, dari mulai lsm dan media Online yang sedang hangat-hangatnya jadi perbincangan di kalangan Masyarakat ,terlihat lagi oknum Konsultan malah berkilah tidak ada ancaman dari diri nya kepada awak media yang sedang Viral di Aplikasi Tiktok. Dan itu berbanding terbalik dengan yang ada di video di Tktok.

 

Kopia selaku Wartwan yang mendapatkan ancaman pemukulan oleh oknum Konsultan menceritakan adalah mula kejadian kepada teman media laian nya. Pada saat saya pulang dariiputan di kampung Tua acara Kirap Pemilu saya mintasi jalan Bujung Tenuk Menggala, kemudian saya liat ada pekerjaan proyek, saya berpikir untuk mencari berita kembali, secara kebetulan di proyek tersebut ada pengasa awal nya saya tidak tau apakah petugas dari Dinas atau bukan,”ucap kopia kepada awak media. Selasa 14 /Agustus/2023.

 

Masih sambung Kopia. Ini menunjukkan bahwasanya Oknum Konsultan tidak memahami sebuah perjaan, kalapun kerjaan itu sudah benar kenapa mesti Alergi dengan awak media yang sedang mencari informasi, ini malah oknum Konsultan yang bernama Muhtar Gani malah emosi sehingga terjadi adekgan mengancam ini menampar saudara Kopia yang sedang konfirmasi terkait kerjaan.beber kopia.

 

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN

PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

 

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

 

Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi

sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau

pelarangan penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak

mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan

mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga

tak bersalah.

2. Pers wajib melayani Hak Jawab.

3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

 

4. Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan

Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan umum;

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

 

Sudah cukup jelas didalam UUD Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Prers.

 

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan

yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat

(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana

dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Penulis Berita (Tim)

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *