Ramai Jadi Perbincangan Dugaan Pungutan ke Calon Kades Yang Nilai Fantastis, Kadis PMD Mesuji Bungkam

Mesuji Tempo // Mesuji (Lampung)

Pilkades Serentak di Kabupaten Mesuji yang diikuti 16 Desa telah usai namun meninggalkan beberapa bekas yang membuat para calon berduka mencuat di kalangan masyarakat dan jadi perbincangan bahwa ada Dugaan panitia Pilkades di Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa meminta sejumlah uang pada para calon.

 

Uang yang diminta variasi ada yang 9 juta ada yang 5 juta, hal di kutip dari keterangan nara sumber pilkades Desa Sungai Buaya.

 

Dugaan pungutan biaya pelaksanaan pilkades terhadap para calon kades, salah satunya terjadi di Desa Sungai buaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara.

 

Dari hasil pantau awak media senin 28 agustus 2023 kemarin, sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa oknum panitia pemilihan kepala desa setempat, meminta biaya Rp 9 Juta kepada para calon.

 

Calon Kepala Desa telah membayar lunas Rp 9 juta cap panitia pilkades. karna takut ancaman panitia, kalau gak bayar akan di woro-woro dan di publikasikan ke masyarakat, bahasanya gak punya uang kok nyalon lurah,”terang sumber Selasa, (29/08/2023).

 

lanjut nara sumber, padahal untuk diketahui bahwa biaya atau anggaran pemilihan kepala desa di bebankan dalam anggaran dan belanja daerah Kabupaten itu sendiri, tertuang pad pasal 34, UU 06/2014 tentang Desa.

 

” Panitia Pilkades di duga tak indahkan UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa,” tegas nara sumber.

 

Sementara itu, salah satu oknum BPD dan panitia pilkades Desa sungai buaya, inisial sebut saja WT dan BD saat dikonfirmasikan di kediamannya mengakui adanya pungutan tersebut dan sudah menjadi kesepakatan bersama dengan para calon kepala desa.

 

Dalam keterangannya kepada awak media, oknum panitia tersebut menjelaskan bahwa biaya yang ditarik untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada pilkades serentak di Desa sungai buaya. Biaya yang di pungut tersebut

sesuai kesepakatan dan telah disanggupi para calon.

 

“Biaya itu telah disepakati, para calon menyanggupi dengan dana iuran/Donatur, kepada panitia pelaksana sebesar Rp 9 Juta dari para calon kades sebanyak 3 orang calon,”ujarnya.

 

Melalui sambungan pesan singkat whatsapp Kadis PMD di konfirmasi oleh awak media pilih bungkam dan tidak ada jawaban.

 

Masih saja Pungli dilakukan oleh panitia padahal sudah dijelaskan secara gamblang.

Dalam peraturan Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 25 November 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *