Diduga Perangkat Desa Budi Aji Rangkap Jabatan Menjadi PPK Kecamatan Simpang Pematang

Mesuji Tempo // Mesuji (Lampung)
Perangkat desa Budi aji diduga kuat rangkap jabatan sebagai panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang telah di lantik beberapa waktu lalu, Rabu (18/01/2023).

Hal ini tentu melawan sejumlah aturan lain dalam perekrutan PPK. Jika ini tidak di hentikan maka tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan terulang kembali dalam perekrutan PPS yang saat ini sedang dalam proses seleksi.

Terpisah BD salah satu warga Budi Aji menyayangkan kurang nya profesionalitas perangkat desa terbut,yang memaksan diri untuk tetap menjabat di dua intansi pemerintah.

“Memang dalam aturan KPU memang tidak ada batasan siapa saja yang menjadi bahan Adhoc penyelengara pemilu, artinya siapa saja bisa menjadi PPK maupun PPS, kecuali pengurus parpol namun ada aturan lain yang di jadikan pedoman” kata BD.

Ia menyampaikan Sesuai UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Jelas di sebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa di larang merangkap jabatan termasuk jabatan lain yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Tentunya PPK adalah salah satu jabatan yang jelas ditentukan dalam UU no 7 tahun 2017 yang di tugaskan untuk menjalankan tahapan pemilu” Jelas BD.

Agar tidak terjadi gejolak ia meminta untuk mengevaluasi kembali anggota PPK yang diduga rangkap Jabatan, serta meminta pihak terkait agar berkoordinasi dengan stakeholder lain sehingga benar benar di anggap fair dan profesional.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *